Sejarah Pergerakan Nasional : Politik Etis

               “Politik Etis”

Politik etis atau biasa disebut juga sebagai politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial belanda memegang tanggung jawab moral para pribumi. Politik etis ini juga merupakan suatu bentuk kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya Conrad Theodore Van Deventer dan Pieter Brooshooft seolah-olah membukakan mata pemerintah kolonial belanda untuk lebih memperhatikan nasib para kaum pribumi. Sebelumnya memang nasib kamu pribumi sendiri sangat tidak diperhatikan oleh pemerintah kolonial. Contohnya seperti kebijakan tanam paksa yang jelas hanya memberikan keuntungan sepihak yaitu bagi pemerintah kolonial. Dalam karangan karya Van Deventer yang berjudul “Hutang Kehormatan (1899)”, Van Deventer menyebutkan bahwa dari hasil sistem tanam paksa saja, negeri belanda bisa mendapat keuntungan berjuta-juta gulden. Apalagi antara tahun 1867-1878 rakyat belanda sendiri memperoleh keuntungan sebesar kurang lebih 187 juta gulden. Menurut Van Deventer jelas ini adalah sebuah hutang pemerintah belanda kepada rakyat hindia belanda yang harus dikembalikan sekalipun bukan dalam bentuk gulden. Oleh karena itu, Van Deventer mengajukan anjuran yang disebut dengan “Trias Etika”.

Pada 17 September 1901, di dalam isi pidato pembukaan parlemen belanda, Ratu Wilhelmina menyatakan bahwa pemerintah belanda mempunyai panggilan moral dan utang budi (een erschuld) kepada bangsa pribumi di Hindia Belanda. Panggilan moral tadi dituangkan oleh Ratu Wilhelmina ke dalam kebijakan Trias Etika nya Van Deventer yaitu :

a. Irigasi (Pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan dan bendungan demi kepetingan pertanian.

b. Emigrasi, mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.

c. Edukasi, memperluas usaha dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

Pengaruh politk etis sendiri sangatlah besar bagi kaum pribumi sendiri apalagi di bidang pengajaran dan pendidikan (edukasi). Sejak tahun 1900, mulai berdiri sekolah-sekolah bagi kaum priyayi maupun kaum rakyat biasa. Lalu, banyak juga kaum pribumi yang mulai menghilangkan budaya feodalisme nya dan lebih mengembangkan diri ke arah barat seperti proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya.dampak positif yang bisa dirasakan dari politik etis sendiri adalah munculnya golongan terpelajar dan elit terpelajar (organisasi pergerakan). Keberadaan sekolah-sekolah yang didirikan untuk meningkatkan standar mutu pendidikan dan sumber daya manusia nyatanya tidak menjadi sebuah saran pencerdasan masyarakat pribumi. Mereka hanya sebatas diajari berhitung, menulis dan membaca saja dan setelah lulus pun mereka hanyalah ditempatkan di kantor-kantor belanda di Indonesia sebagai pegawai kelas rendah. Penyebabnya adalah karena belanda masih enggan untuk mleepas politik kolonialnya. Pendidikan lebih ditekankan untuk kepentingan pemerintah kolonial sendiri bukan untuk rakyat jajahannya. Karena Belanda sendiri sadar bahwa sistem pendidikan itu perlahan akan menjadi efek domino bagi pemerintah belanda karena secara tidak langsung dengan sistem pengajaran dan pendidikan yang lebih ditingkatkan ini perlahan akan melahirkan golongan orang-orang yang nantinya akan sangat berperan besar dalam usaha mencapai kemerdekaan Indonesia.

Politik etis sendiri memang tujuannya untuk menuntun bangsa Indonesia sendiri ke arah yang lebih maju lagi. Namun, tetap saja mereka bernaung dibawah politik penjajahan. Pemerintah Belanda sendiri menjalankan politik etis ini tidak didasarkan pada perasaan yang ikhlas dan tulus untuk melakukan itikad baik. Namun, mereka melakukan ini semata-mata karena mereka takut akan kritik dan takut memicu terjadinya perlawanan dari rakyat-rakyat indonesia sendiri. Walaupun begitu, pada abad 19 beberapa orang belanda sudah mulai peduli dan prihatin terhadap kesejahteraan dan status rakyat pribumi. Akhirnya, mereka melakukan usaha-usaha namun mengatasnamakan pribadi untuk memperbaiki keadaan rakyat pribumi itu sendiri. Tokoh-tokoh yangberinisiatif untuk membantu keadaan rakyat pribumi diantaranya adalah K. E. Holle, C. Snouck Hurgronje dan W.P.D. de Wolff van Westerrode. K. E. Holle sendiri membantu keadaan rakyat pribumi di bidang pertanian. Ia membantu langsung orang sunda dalam melakukan kegiatan pertanian dan menyejahterakan rakyat hindia belanda juga. Lalu, Snouck Hurgronje yang memberikan konsep tentang pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. Awalnya memang pendidikan hanya dikhususkan bagi kaum priyayi saja. Namun, karena kebutuhan di bidang birokrasi yang meningkat,  banyak masyarakat kelas rendah atau bawah yang boleh secara langsung masuk ke dalam dunia pendidikan. Yang terakhir ada Van Westerrode yng meletakkan dasar-dasar pengorganisasian Bank Kredit untuk Simpan Pinjam dan Pertanian yang mengadakan perlindungan terhadap hutang-hutang (Susilo and Isbandiyah 2018).

Walaupun politik etis itu bersifat baik namun masih banyak penyalahgunaan dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial belanda seperti :

a.       Irigasi : pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur yang digunakan oleh perkebunan swasta milik Belanda, sedangkat milik rakyat tidak di aliri air dari irigasi tersebut.

b.      Edukasi : Walaupun pemerintah belanda membangun sekolah-sekolah, akan tetapi pendidikan yang layak itu hanyalah untuk anak-anak pegawai negeri saja dan orang-orang yang berasal dari keluarga mampu. Juga terjadinya diskriminasi dimana pengajaran di sekolah kelas I hanya untuk anak-anak mampu dan pegawai negeri saja sedangkan di sekolah kelas II barulah untuk pribumi dan rakyat kecil lainnya.

c.       Migrasi : Migrasi dari pulau Jawa ke luar Jawa pun hanya ditujukkan ke daerah-daerah yang dikembangkan untuk perkebunan milik belanda.mereka yang bermigrasi hanya dijadikan kuli kontrak. Banyak yang melarikan diri karena mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja saja.

Daftar Pustaka

Lapian Prof. Dr.A. B. Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid V : Masa Pergerakan Kebangsaan [Book]. - DKI Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2009.

Muttaqin Fajriudin Sejarah Pergerakan Nasional [Book]. - [s.l.] : Humaniora, 2015.

Poesponegoro Marwarti Djoened and Notosusanto Nugroho Sejarah Nasional Indonesia Jilid V : Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Hindia Belanda [Book]. - [s.l.] : Balai Pustaka BP, 1975.

Susilo Agus and Isbandiyah POLITIK ETIS DAN PENGARUHNYA BAGI LAHIRNYA PERGERAKAN BANGSA INDONESIA [Journal]. - Lubuklinggau : [s.n.], 2018. - Vol. 6.